KPK Juga Tetapkan Suami Wali Kota Tangsel Jadi Tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tubagus Chaery Wardana, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten.

"Juga ditetapkan sebagai tersangka saudara TCW dan kawan-kawan, selaku pemberi suap," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Kamis (3/10/2013) sore.

TCW dianggap melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain itu dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, KPK juga menetapkan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka selaku penerima suap.

Akil beserta STA diduga melanggar Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 6 ayat 2 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Tangap Bupati Gunung Mas di Hotel Redtop

TEMPO.CO, Jakarta--Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi malam ini ternyata juga terjadi di dua tempat. Penangkapan tak hanya dilakukan di kompleks Widya Chandra III Nomor 7 yang merupakan rumah Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. »Penangkapan juga dilakukan di Hotel Redtop,” kata sumber Tempo, Rabu 2 Oktober 2013. 

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan KPK menangkap HB, seorang kepala daerah dan DH di hotel di kawasan Jakarta Pusat. HB diduga kuat Bupati Gunung Mas, Hambir Bintih.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di kompleks Widya Chandra.  "Penyidik menangkap tiga orang di Widya Chanhra dalam bentuk dolar senilai Rp 2-3 miliar. CHN, CN diduga mengirim uang ke AM diduga terkait sengketa pilkada di kabupaten Gunung Mas di Kalimantan," kata Johan. Saat ini KPK masih memeriksa lima dengan status terperiksa.

IRA GUSLINA SUFA

Tangkap Akil Mochtar, KPK Sita Uang Rp 3 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP, mengatakan barang bukti berupa uang dolar Singapura berhasil disita KPK dari operasi tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa pada Rabu malam. »Perkiraan sementara setelah dihitung secara akurat kalau dirupiahkan sekitar Rp 2-3 miliar,” katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2013. 

Menurut Johan, uang itu diduga berkaitan dengan penyelelesaian sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Suap itu, kata Johan, baru saja berpindah tangan dari Chairun Nisa, anggota Dewan dari Fraksi Golkar, ke Akil Mochtar. "Setelah proses serah terima lalu ditangkap KPK," ujarnya. Selain Akil dan Chairun Nisa, turut diciduk satu orang berinisial CN.

Transaksi berlangsung di rumah dinas Akil, Komplek Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. Setelah penangkapan di Widya Candra, tim KPK juga menangkap dua orang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Keduanya adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; dan seorang lagi berinisial DH.

MUHAMMAD RIZKI | IRA GUSLINA SUFA

KPK Tangkap Tangan Ketua MK

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Penyidik menangkap tangan beberapa orang di kompleks Widya Chandra, dengan inisial AM, CHN, dan CN," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Johan mengatakan, AM merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara CHN seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan CN seorang pengusaha.

Di Widya Chandra, penyidik menyita uang dolar Singapura, perkiraan sementara, senilai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, yang diduga merupakan pemberian CHN dan CN kepada AM terkait yang diduga terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Setelah itu, lanjut Budi, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat, dan menahan dua orang yang dengan inisial HB yang merupakan kepala dinas dan DH yang merupakan pihak swasta.

"HB seorang kepala daerah. DH itu swasta, diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat," kata Johan.
Hingga saat ini, lanjut Johan, status kelima orang tersebut masih sebagai terperiksa, dan akan dilakukan pemeriksaan 1X24 jam terlebih dahulu.
"Posisinya masih terperiksa, masih dilakukan pemeriksaan 1x24 jam," kata Johan.(fr)

Untuk Apa Duit ???

Banyak Duit untuk apa ? 
Kalau hasil dari yang tidak baik.