KPK Juga Tetapkan Suami Wali Kota Tangsel Jadi Tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tubagus Chaery Wardana, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten.

"Juga ditetapkan sebagai tersangka saudara TCW dan kawan-kawan, selaku pemberi suap," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Kamis (3/10/2013) sore.

TCW dianggap melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain itu dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, KPK juga menetapkan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka selaku penerima suap.

Akil beserta STA diduga melanggar Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 6 ayat 2 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tangkap Akil Mochtar, KPK Sita Uang Rp 3 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP, mengatakan barang bukti berupa uang dolar Singapura berhasil disita KPK dari operasi tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa pada Rabu malam. »Perkiraan sementara setelah dihitung secara akurat kalau dirupiahkan sekitar Rp 2-3 miliar,” katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2013. 

Menurut Johan, uang itu diduga berkaitan dengan penyelelesaian sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Suap itu, kata Johan, baru saja berpindah tangan dari Chairun Nisa, anggota Dewan dari Fraksi Golkar, ke Akil Mochtar. "Setelah proses serah terima lalu ditangkap KPK," ujarnya. Selain Akil dan Chairun Nisa, turut diciduk satu orang berinisial CN.

Transaksi berlangsung di rumah dinas Akil, Komplek Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. Setelah penangkapan di Widya Candra, tim KPK juga menangkap dua orang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Keduanya adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; dan seorang lagi berinisial DH.

MUHAMMAD RIZKI | IRA GUSLINA SUFA

KPK Tangkap Tangan Ketua MK

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Penyidik menangkap tangan beberapa orang di kompleks Widya Chandra, dengan inisial AM, CHN, dan CN," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Johan mengatakan, AM merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara CHN seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan CN seorang pengusaha.

Di Widya Chandra, penyidik menyita uang dolar Singapura, perkiraan sementara, senilai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, yang diduga merupakan pemberian CHN dan CN kepada AM terkait yang diduga terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Setelah itu, lanjut Budi, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat, dan menahan dua orang yang dengan inisial HB yang merupakan kepala dinas dan DH yang merupakan pihak swasta.

"HB seorang kepala daerah. DH itu swasta, diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat," kata Johan.
Hingga saat ini, lanjut Johan, status kelima orang tersebut masih sebagai terperiksa, dan akan dilakukan pemeriksaan 1X24 jam terlebih dahulu.
"Posisinya masih terperiksa, masih dilakukan pemeriksaan 1x24 jam," kata Johan.(fr)

Pujian Ketua KPK untuk Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta, sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Joko Widodo, mendapat sanjungan, kali ini datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Hal itu disampaikan Abraham saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2013). Menurut Abraham, bentuk pelayanan publik yang diterapkan Jokowi bisa dicontoh kepala daerah lain.

"Saya melihat di sini ada Pak Jokowi. Pemerintah DKI Jakarta cukup bagus pelayanannya dan bisa jadi contoh," kata Abraham dalam pidato pengarahannya untuk kader, diikuti tepuk tangan kader PDI Perjuangan yang hadir dalam rakernas.

Bukan saja soal pelayanan, Abraham juga memuji Jokowi yang melaporkan gitar pemberian personel Metalica ke KPK. Aksi Jokowi ini mengingatkan bahwa gratifikasi yang diterima pejabat negara harus dilaporkan kepada KPK.

"Saya mengimbau seluruh kader PDI Perjuangan yang menjadi bupati, gubernur, DPRD Kota dan Propinsi, kalau masih mencintai dan menyayangi Bu Mega, kalian tidak boleh korupsi," kata Abraham memberi nasihat.

Dalam pemaparannya, Abraham menegaskan pihaknya sedang berkonsentrasi pada ketahanan pangan, Sumber Daya Alam dan lingkungan. "Kalau ini tidak dijaga saya khawatir anak cucu kita tidak dapat warisan," ucapnya.

"Ketiga soal pajak. Sektor perenerimaan pajak belum dioptimalisasi. Kita harus mengawasi sektor pajar dan PNBP. Kita harus punya kewajiban memperbaiki sektor ini," katanya lagi.

Harta Sekjen ESDM Rp 41,9 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno ternyata memiliki jumlah harta yang fantastis. Itu sesuai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Juni 2011.

Bagaimana tidak? Sebagai pejabat karier di bawah kementerian pimpinan Jero Wacik, ternyata di tahun itu Waryono telah memiliki total harta yang mencapai Rp 41,9 miliar.
Bahkan, Waryono yang dianggap tahu oleh KPK terkait kasus dugaan suap SKK Migas, juga memiliki uang dolar Amerika serikat yang mencapai 22.482 dolar. Hingga harta itu dilaporkan ke KPK, Waryono tercatat tidak memiliki utang sepeser pun.

Masih dalam LHKPN-nya, Waryono tercatat memiliki lebih dari 200 lahan dengan luas ukuran yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tegal, Brebes, dan sejumlah lahan di kawasan Tangerang Selatan.

Bila ditotal, harta tanahnya saja mencapai Rp 37,7 miliar. Terjadi peningkatan hampir 100 persen dibanding tahun 2008, saat pertama kali ia mengisi laporan harta kekayaan.
Pada alat transportasi, jumlah kekayaan Waryono hanya mencapai Rp 115 juta. Sedangkan untuk sektor peternakan, perkebunan, hingga pertambangan, hartanya setara dengan Rp 477,8 juta. Sementara, tabungan giro Waryono mencapai Rp 3,16 miliar.

Pada kasus SKK Migas, Waryono kini berstatus cegah bepergian ke luar negeri. Ia dicegah penyidik karena dianggap tahu kasus yang sudah menjerat Kepala SKK Migas non aktif Rudi Rubiandini, petinggi Kernel Oil Simon Tanjaya, dan Deviardi, sebagai tersangka.

KPK sebelumnya telah menggeledah ruang kerja Waryono terkait perkara itu, dan ditemukan uang sebesar 2.000 dolar AS di dalam tas yang ditaruh di atas mejanya, dan sudah disita KPK. (*)

PPATK: Di Papua Banyak Perwira Polisi Punya Rekening Gendut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku tidak terkejut dengan adanya temuan terbaru seorang pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Papua yang memiliki apartemen di Pejaten Village, Jakarta Selatan seharga Rp 8 miliar. 

"Dibanding Polda lain, di (Polda) Papua memang banyak polisi (punya rekening gendut)," kata Riono Budisantoso, Ketua kelompok Analis Hukum PPATK usai diskusi 'Asset Recovery & Perburuan Koruptor di Luar Negeri. Membedah Peran Central Authority dan Lembaga Penegak Hukum' di Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Namun, Riono enggan mengungkapkan siapa nama-nama polisi yang dalam temuan PPATK memiliki rekening gendut. Menurutnya, sejak 2002 pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian.
"Kita tidak bisa ungkap namanya," ujarnya.

Riono menuturkan, PPATK akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan rekening gendut tersebut. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dulu kita koordinasi  ke kepolisian karena polisi yang mempunyai kewenangan untuk mengusutnya. Setelah ada KPK, kami koordinasi dengan KPK juga," tuturnya.

KPK Jadi Contoh Lembaga Antikorupsi di Asia

 

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap menjadi contoh lembaga antikorupsi di Asia Pasifik yang ditandai dengan pemberian penghargaan Raymond Magsaysay kepada KPK.

"Saya selalu terkesan dengan kerja KPK dan sangat senang bahwa KPK akan menerima penghargaan Raymond Magsaysay karena penghargaan ini sangat prestisius bukan hanya di Filipina tapi juga dianggap sebagai Nobel Asia, KPK menjadi contoh karena rekam jejak pemberantasan korupsi yang baik," kata Duta Besar Filipina Rosario Aguinaldo di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Yayasan Raymond Magsaysay pada 25 Juli 2013 mengumumkan KPK mendapatkan penghargaan tersebut dan akan diserahkan kepada pada 31 Agustus.
"KPK pantas menerima penghargaan ini dan saya sampaikan selamat kepada KPK dan para komisioner KPK, KPK dipilih karena rekam jejak dalam pemberantasan korupsi dan kampanye antikorupsi yang berkelanjutan, ditambah keberanian untuk terus mengerjakan tujuan awal," jelas Rosario.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pemberian penghargaan Raymond Magsaysay tersebut merupakan kejutan untuk KPK.

"Penghargaan ini baru pertama kali diberikan kepada institusi di Indonesia, KPK sangat mengapresiasi penghargaan ini dan merupakan kejutan untuk KPK, pemberian penghargaan ini menandakan bahwa KPK di mata dunia internasional punya arti luar biasa," kata Abraham.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras KPK pada beberapa periode sebelumnya.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras panjang teman-teman lebih dari 10 tahun lebih, bukan hanya periode ini saja, lewat penghargaan ini, KPK diharapkan dapat mewarnai pemberantasan korupsi di Asia Pasifik termasuk di Filipina dan ini adalah tonggak sejarah bagi KPK untuk mewarnai pemberantasan korupsi di Asia Pasifik," ungkap Andnan.
Sejumlah warna yang diperlihatkan KPK dalam pemberantasan korupsi menurut Adnan adalah Undang-Undang KPK yang lahir di masa reformasi dan rekrutmen pegawai serta komisioner KPK yang berbasis uji integritas.

"Kedua hal ini yang bila diikuti dapat menjadi kunci sukses lembaga pemberantasan korupsi," tambah Adnan.
KPK menjadi pemenang mewakili Indonesia dalam kategori lembaga pemerintah, sedangkan pemenang lain adalah Ernesto Domingo yaitu seorang dokter yang melakukan misi sosial melalui bidang medis di Filipina, Habiba Sarabi yaitu perempuan yang menjadi gubernur pertama di provinsi Barnyan di Afghanistan, Shakti Samuha sebagai organisasi masyarakat yang berjuang dalam gerakan antiperdagangan manusia di Nepal dan Lahpai Seng Raw yaitu perempuan pendiri organisasi kemasyarakatan untuk masalah kesehatan, pertanian dan perdamaian di provinsi Kachin, Myanmar.

Penerima penghargaan Raymond Magsaysay akan mendapatkan sertifikat, medali dan uang tunai yang akan diberikan dalam upacara pemberian penghargaan pada 31 Agustus 2013 di gedung Pusat Kebudayaan Filipina dan memberikan ceramah mengenai program kegiatan para pemenang pada 2 September.
Penghargaan Raymond Magsaysay atau sering dianggap sebagai penghargaan Nobel versi Asia yang sejak 1957 diberikan kepada mereka yang dianggap menyebarluaskan integritasnya dalam pemerintahan, kegigihannya untuk memberikan pelayanan umum, serta mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis di Asia.

Penerima Raymond Magsaysay Award sebelumnya dari Indonesia antara lain pendiri LSM Telapak di bidang pelestarian lingkungan dan hutan Ambrosius Ruwindrijarto (2012), perempuan pemberdaya listrik di lokasi terpencil Tri Mumpuni (2011), pegiat antikorupsi Teten Masduki (2005), mantan presiden Abdurahman Wahid atau GUs Dur (1993), sastrawan HB Jassin (1987), Mochtar Lubis (1958), Pramoedya Ananta Toer (1995), dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1971).(rr)

KPK Diakui Berhasil Memerangi Korupsi

 

TEMPO.CO, Manila- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) didapuk penghargaan Ramon Magsaysay Award 2013, Sabtu, 31 Agustus 2013. Dalam situs resminya, Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) menilai KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen. "Mereka berhasil memerangi korupsi di Indonesia," tulis situs tersebut.

Pihak RMAF juga menilai KPK telah memiliki rekam jejak yang impresif dalam pemberantasan korupsi. Sejak 2003-2012, KPK telah menangani 332 kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan penyelenggara negara. Sebanyak 169 di antaranya sudah disidangkan dan 100 persen diputus bersalah oleh pengadilan.

Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2004 hingga 2013 ini, KPK telah mengembalikan kekayaan negara senilai Rp 805,6 miliar. Hal yang tidak kalah penting, yakni program pencegahan korupsi bernama Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Program ini dinilai efektif dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas kekayaan para pejabat negara. RMAF juga menilai progam-progam lainnya, seperti pengendalian gratifikasi, kajian sistem untuk menutup potensi korupsi dalam birokrasi, pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, serta kampanye antikorupsi yang kreatif dan inovatif, sebagai progam memerangi korupsi yang efektif.


Maria Lourdes menyerahkan penghargaan tersebut kepada KPK di Cultural Center of the Philippines, Manila, Filipina, bersama empat penerima penghargaan lainnya yang berasal dari Afghanistan, Myanmar, Nepal, dan Filipina.


Penghargaan Ramon Magsaysay pada mulanya diambil dari nama mantan Presiden Filipina. Pemberian penghargaan ini bertujuan menyebarluaskan keteladanan integritas Ramon Magsaysay dalam menjalankan pemerintahan dan kegigihannya dalam memberikan pelayanan umum di lingkungan masyarakat yang demokratis.

Ramon Magsaysay Award diberikan kali pertama pada 1958. Hingga 2008, penghargaan yang juga biasa disebut sebagai Nobel Asia ini diberikan kepada individu dan organisasi dalam enam kategori, yaitu government service, public service, community leadership, journalis, literature and creative communication arts, peace and international understanding, dan emergent leadership.


Mereka yang menerima penghargaan ini adalah individu dan organisasi yang luar biasa. Mereka dianggap telah menyebarluaskan integritasnya dan mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis. Para penerima penghargaan ini juga dinilai berperan aktif dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing.


AMRI MAHBUB

KPK Tunda Penelisikan 15 Nama Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan KPK bakal tetap fokus utama pada empat tersangka proyek Hambalang. Soal, 15 nama anggota DPR, akan jadi prioritas selanjutnya. 

"Yang diminta KPK semoga BPK segera selesaikan penghitungan kerugian keuangan negara. Itu fokus utama KPK," ujar Bambang, Sabtu, 31 Agustus 2013. Apalagi, kata Bambang, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus rasuah stadion olagraga di Bukit Hambalang tersebut. "Itu yang jadi prioritas KPK. Bukan yang lainnya," katanya lagi.


Bambang melanjutkan, KPK dengan kewenangan penyidikannya, bisa memanggil siapa pun jika diperlukan. "Sekarang prioritasnya pada tersangka, dan yang diperlukan hasil kerugian keuangan negara. Simpel sekali. KPK tidak minta yang lainnya," katanya.


Pernyataan Bambang ihwal nama 15 anggota DPR ini berbeda dari tiga hari lalu. Bambang yang mantan pengacara ini pernah berujar bahwa lembaganya akan mengklarifikasi seluruh nama yang ada di audit Hambalang tahap II dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bambang bahkan memastikan telah membaca adanya 18 nama anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun hanya inisial.

"Kami akan melihat apakah keterangan di audit itu sejalan dengan yang kami miliki, atau ada info yang harus dikembangkan," kata dia di gedung kantornya, Rabu, 28 Agustus 2013.


Sebelumnya, sebanyak 15 nama anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat hilang dalam audit. Menurut Ketua Komisi Olahraga DPR Agus Hermanto, laporan resmi audit yang diterima parlemen menyebutkan bahwa BPK tak pernah menyebutkan dugaan keterlibatan 15 nama anggota komisi tersebut.


Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, BPK menyatakan 15 anggota Komisi Olahraga DPR ikut memuluskan pembahasan anggaran untuk pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang. Dalam dokumen audit investigasi tahap II itu disebutkan, tindakan 15 legislator itu diduga melanggar mekanisme pembahasan anggaran.


BPK menyimpulkan ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pencairan uang muka. "Penyimpangan itu mengakibatkan kerugian negara Rp 471,707 miliar," demikian salah satu hasil audit tersebut.


Menurut BPK, sembilan anggota menandatangani persetujuan alokasi Anggaran Perubahan 2010 sebesar Rp 600 miliar meski belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi dan Kementerian Olahraga. Mereka yang menandatanganinya antara lain empat pemimpin komisi saat itu: Mahyuddin N.S., Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi, dan Abdul Hakam Naja. Anggota yang ikut menandatangani antara lain Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Juhaini Alie.


FEBRIANA FIRDAUS