TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Mantan Ketua
Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah tuduhan mantan
sahabatnya, M Nazaruddin, bahwa dirinya aktor di balik pencarian dana
untuk pemenangan ketua umum demokrat 2010 dan Capres 2014 dari mark up
proyek e-KTP Rp 5,8 triliun di Kemendagri.
"Sama sekali tidak, sama sekali tidak," tegas Anas di Pariaman, Riau,
Kamis (29/8) petang. Anas justru menuding Nazaruddin yang notabene
mantan Bendahara Umum Demokrat, memang ditugaskan melontarkan isu-isu
tak benar untuk menutup-nutupi masalah lain menyangkut kepentingan yang
disebutnya sebagai orang kuat.
"Jadi, saya tegaskan bahwa tugasnya dia (Nazar) memang seperti itu.
Skenario besarnya dari awal seperti itu. Kalau ada yang dalam situasi
terpojok, selalu dikeluarkan Nazaruddin untuk teriak yang tidak-tidak,"
tutur Anas.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu menegaskan, adanya orang kuat di
Indonesia yang menugaskan Nazaruddin melontarkan isu-isu tersebut.
"Memang dia disuruh, tugasnya begitu, ada orang kuat yang menyuruh dia.
Ya, tugasnya begitu itu, menuduh-nuduh, menyeret-nyeret,
menyerang-nyerang, menfitnah-fitnah," tandasnya.
Sebelumnya, Nazar mengungkapkan kalau proyek e-KTP merupakan salah
satu sumber dana untuk mendanai pencalonan Anas sebagai ketua umum
Demokrat 2010 dan pencapresan 2014. Caranya, Nazar diperintahkan mencari
dana melalui fee dan mark up di sejumlah proyek kementerian, termasuk
proyek e-KTP yang diduga dimar up 45 persen dari nilai total Rp 5,8
triliun.
Nazar diperiksa penyidik KPK selama tiga hari terkait kasus
gratifikasi yang diterima Anas dari proyek Hambalang dan proyek lain.
"Saya ditanya siapa yang aktif dan terlibat di proyek e-KTP, saya
sampaikan yang mengendalikan namanya (Setya) Novanto, sama Anas. Siapa
pelaksananya? Ada saya, Adi Saptinus," tutur Nazar.
Setya Novanto merupakan ketua fraksi Golkar di DPR, sedangkan Adi
Saptinus, staf PT Adhi Karya. Namun, Nazar tak menjelaskan nama lain di
Komisi II maupun di Kemendagri yang terlibat korupsi proyek e-KTP.
"Yang terlibat di Komisi DPR pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya
ke penyidik KPK supaya lebih jelas, kalau di Depdagrinya ada Mendagri,
lewat siapa menerimanya? Ada yang ditransfer, ada yang ke Sekjennya, ada
yang ke PPK. Semua dijelaskan secara detail," jelasnya.
Nazar mengaku ditanya sumber dana pemenangan Anas dalam Kongres
Demokrat di Bandung pada 2010. "Biayanya hampir Rp 300 miliar lebih,
terus sama KPK ditanya dari mana saja sumber anggaran itu. Saya jelaskan
sumber anggarannya dari uang fee proyek. Proyek mana saja, saya bilang
salah satunya Hambalang," tutur Nazar.
Ia juga ditanya anggota-anggota DPR yang aktif dalam pengguliran
proyek Hambalang. Nazar kemudian mengungkap nama pimpinan Komisi X yang
paling aktif, Rully Chairul Azwar, Mahyuddin, Heri Ahmadi.
"Saya sebagai pelaksana. Di Komisi X, pimpinan itu yang aktif betul
mengendalikan, selalu men-deal-kan berapa persentasenya itu Rully Azwar,
Mahyuddin, Heri Ahmadi, di pimpinan koordinator anggaran," jelasnya.
"Yang langsung komunikasi dengan Banggar besarnya siapa, itu Angelina
Sondakh, Wayan Koster, Kahar (Muzakir), itu yang mengendalikan, terus
pimpinan banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program
Hambalang, ada Olly Dondo (Dondokambey), Nirwan Amir," urainya.
